Saturday, July 15, 2017

Penunjukan Langsung Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pengembang/Developer


Pendahuluan

.
Penyediaan rumah menajdi salah satu bagian penting dalam majunya sebuah Negara. Rumah menjadi pilar tumbuh kembangnya keluarga baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan sehingga aspek sosial, dan hal ini mengacu pada UUD 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia harus mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Berdasarkan konsep kepemilikan kekurangan rumah di Indonesia mencapai 13,5 juta unit, sedangkan jika berdasarkan konsep penghunian 2014 sebanyak 7,6 juta unit, tingginya angka ini salah satunya dikarenakan tingginya harga rumah khususnya di kota yang sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk membangun sebuah rumah komponen biaya paling tinggi adalah harga tanah, namun bagi pihak yang berbisnis di bidang perumahan baik berupa rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun selain harga tanah ada hal lain yang bisa mempengaruhi suatu harga rumah yaitu komponen fasilitas lingkungan misal. jalan, ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, rumah ibadah, jaringan listrik; dan penerangan jalan umum.

Tuesday, June 6, 2017

Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement)


Latar Belakang

Dalam pengalaman pemberlakuan KEPPRES 80/2003, sejak tahun 2004, efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses pengadaan dilakukan secara transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak, dan mengedepankan proses persaingan yang sehat. e-Procurement dalam implementasinya mampu mendukung Interoperabilitas dan Jaminan Keamanan Data (security), dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada gilirannya persaingan sehat yang adil & non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi & efektivitas belanja negara segera dapat diwujudkan.

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

Suatu pekerjaan konstruksi, diawali dengan suatu perencanaan yang biasanya dilaksanakan oleh penyedia jasa perencana konstruksi yang menghasilkan output data kondisi lapangan, gambar perencanaan, spesifikasi teknis/pekerjaan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), rencana umur konstruksi[1], dll. Dilanjutkan dengan pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi dan berdasarkan output dari penyedia jasa perencana konstruksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya penyedia jasa pelaksana konstruksi mempelajari dan melakukan penawawaran harga, dan bila diperlukan pemilihan penyedia jasa pengawas konstruksi dilakukan beriringan dengan pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi.


1)   Pemilihan penyedia jasa perencana konstruksi
2)   Pelaksanaan perencana konstruksi
3)   Pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi
4)   Pelaksanaan konstruksi
5)   Pemilihan penyedia pengawas konstruksi
6)   Pengawasan konstruksi
7)   Umur Konstruksi

Friday, September 30, 2016

Dasar Dasar Hukum Kontrak

A.     PENGERTIAN KONTRAK
Ada beberapa pengertian kontrak yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:
  1. Menurut pasal 1313 KUH Perdata Indonesia perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang atau lebih lainnya.
  2. Dalam Black’s Law dictionary kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.
Pengertian lain dari kontrak menurut Charles L Knapp dan Nathan M. Crystal[1] adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatan oleh seseorang atau keduanya dari mereka.
Hukum kontrak sudah dikenal mulai dari kode Hammurabi hingga hukum Romawi, sistem hukum di negara-negara yang berlaku tradisi hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda dan karenanya juga Indonesia, mempunyai dasar yang berinduk pada hukum Romawi, termasuk Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang kontrak. Di Indonesia sendiri kontrak berkembang baik di dalam huku adat, hukum tanah, keluarga dan perkawinan, tentang hibah, tentang wasiat, tentang utang piutang, pinjam meminjam, tukar menukar, jual beli, atau jaminan benda bergerak.

Monday, December 28, 2015

Kerjo Selamet



Peraturan dibidang pengadaan barang/jasa secara eksplisit telah menyebutkan bahwa didalam perhitungan HPS harus telah mempertimbangkan (overhead+keuntungan) maksimal 15%, dan salah satu overhead yang harus ditanggung oleh penyedia jasa salah satunya adalah biaya K3.
Untuk menambah pengetahuan kita, berikut file file yang sekiranya dapat membantu:

No Uraian Keterangan
1 PermenPU No 11 Th 2013 ttg AHSP Bidang Pekerjaan Umum (Batang Tubuh) ; (Lampiran)
2 PermenPU No. 05/PRT/M/2014 ttg Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Unduh)
3 SE Menteri PUPR No. 66/SE/M/2015 ttg Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Unduh)

Monday, November 17, 2014

Mall Online ... jualan tanpa batas

Gambaran Global
Saat ini LKPP selaku instansi yang menangani kebijakan barang/jasa pemerintah memang telah memiliki aplikasi e-Catalog dan e-Purchasing. Namun aplikasi mereka ini closed source sehingga kita hanya bisa membayangkan seperti apa sih isinya, dan belum tentu kita diperkenankan oleh memperoleh source codenya.